PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”)  didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara hukum. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud,  Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset  tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan.  
Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru PPA menjadi  sebagai berikut:

  • pengelolaan aset eks BPPN;
  • restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara;
  • kegiatan investasi;
  • kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Pemegang Saham kemudian menindaklanjuti perluasan tersebut dengan menerbitkan keputusan Pemegang Saham Nomor: KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 yang mengubah antara lain masa tugas PPA dari lima tahun menjadi tidak terbatas (going concern).

 
Penjualan Bank Mutiara: BRI Serahkan Penawaran Akhir
Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk resmi mengajukan penawaran akhir untuk mengakuisisi PT Bank Mutiara Tbk.
Selanjutnya...
 
Pemerintah Mesti Bergerak Cepat Buat Selamatkan Merpati

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan akan terus berusaha agar maskapai penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) kembali mengangkasa.

Selanjutnya...
 
Dahlan: Saya Nggak Setuju Merpati Dikasih Uang
Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menegaskan tidak ada jalan lain menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) selain program restrukturisasi. Tanpa program tersebut, Merpati sulit keluar dari masalah keuangan yang mendalam.
Selanjutnya...
 
Kementerian BUMN Kaji Tiga Opsi

Bursa Korporasi

Selasa, 08 Juli 2014  04:32:00

JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menerima rekomendasi hasil Panitia Kerja (Panja) Merpati Komisi VI DPR terkait penyelesaian permasalahan di maskapai itu agar bisa beroperasi kembali. Rekomendasi belum merupakan keputusan sehingga masih bisa ada opsi tambahan untuk menyelamatkan Merpati.

Selanjutnya...
 
<< Mulai < Sebelumnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Berikutnya > Akhir >>

Halaman 1 dari 200

Statistik

Jumlah Kunjungan Konten : 1756818

Siapa Aktif

Kami memiliki 40 Tamu online