Tiga BUMN Batal Diprivatisasi

Selain bertumpu pada sektor energi, Kementerian BUMN masih mencoba memperoleh pendapatan dari berbagai upaya penyehatan BUMN, termasuk upaya-upaya privatisasi seperti yang dialami oleh PT Garuda Indonesia Tbk yang resmi melantai beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu badan usaha milik negara (BUMN), proses privatisasi Garuda ini menjadi sorotan utama, terlebih pada saat pencatatan perdana, harga saham perseroan justru dibuka turun 100 poin ke level 650 rupiah. Padahal, harga saham Garuda saat penawaran perdana (initital public off ering/IPO) 750 rupiah per lembar.

Diakui Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, dirinya sudah menduga kemungkinan anjloknya harga saham Garuda. “Up and down itu suatu yang normal. Indeks kan melemah, pasar modal juga sudah turun. Kalau Garuda turun itu mengikuti irama. Saya sudah duga ini akan terjadi,” kata Mustafa saat menghadiri IPO Garuda di BEI. Mustafa mengaku tidak khawatir dengan melemahnya harga saham Garuda pada saat pembukaan tersebut. Ia berkeyakinan harga saham Garuda akan bisa menyentuh nilai seimbangnya, yakni 750 rupiah per lembar, dalam tempo enam bulan ke depan.

Buruknya start Garuda di awal perdagangan sahamnya di pasar modal sedikit banyak membuat BUMN perlu memikirkan ulang sejumlah rencana privatisasi anak usaha lainnya pada 2011. Sebelumnya, Kementerian berniat menggelar IPO untuk empat BUMN yang bergerak di sektor asuransi, semen, jasa pembiayaan, dan konstruksi. “Dari empat sektor yang disiapkan untuk melakukan privatisasi, hanya sektor semen yang dianggap siap untuk menyusul Garuda menggelar IPO di tahun ini,” kata Mustafa. Untuk sektor asuransi dan jasa pembiayaan, BUMN memastikan keduanya tidak akan melakukan IPO tahun ini.

Kepastian urungnya privatisasi tersebut, dijelaskan Menteri, terkait dengan kendala internal yang dihadapi anak-anak usahanya itu. Untuk jasa konstruksi, Deputi Menteri BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik Sumaryanto Widyatin menyebut akan mengarahkan proses privatisasi pada 2012. “Tahun 2011, program privatisasi BUMN jasa konstruksi diarahkan untuk pengembangan perusahaan. Untuk tahun ini, BUMN jasa konstruksi belum ada yang dimasukkan dalam program tahunan privatisasi.

Kami baru mengusulkan PT Waskita Karya dan PT Hutama Karya untuk diprivatisasi pada tahun 2012,” papar Sumaryanto. Sehatkan BUMN Rugi Kementerian juga akan melakukan strategi penyehatan sejumlah anak usahanya yang merugi. Pada 2011, Kementerian berniat membenahi 14 perusahaan pelat merah yang mengalami kerugian. Guna memenuhi rencana tersebut, Kementerian telah menunjuk PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap ke-14 perusahaan pelat merah itu.

Terkait dengan masalah pendanaan, Deputi Kementerian BUMN bidang Restrukturisasi dan Privatisasi Pandu Djajanto mengatakan jumlah dana yang akan digelontorkan ke 14 BUMN ini berbeda-beda. “Tergantung kebutuhan masing- masing perusahaan. Misalnya, PT Kertas Kraft Aceh membutuhkan dana sekitar 162 miliar rupiah, sementara PT Djakarta Dloyd (Persero) perlu dana sebanyak 80 miliar rupiah,” paparnya.

Sumber : Koran Jakarta - 16 Februari 2011