28 SEPTEMBER 2012
PPA TERBITKAN NOTICE OF DEFAULT
KE TUBAN PETRO

Sebagai konsekuensi atas kegagalan PT Tuban Petrochemical Industries (“Tuban Petro”) dalam pembayaran Multi Years Bond (“MYB”) seri VII kepada PPA qq Menteri Keuangan dengan nominal sebesar Rp 734 Miliar yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2012, dan setelah tambahan waktu 30 hari kalender (curing period) sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian MYB, maka pada tanggal 27 September 2012 PPA menerbitkan Notice of Default kepada Tuban Petro.

Beberapa waktu yang lalu, Grup Tuban Petro telah mengajukan proposal Restrukturisasi secara komprehensif atas hutang Tuban Petro dan hutang PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (“TPPI”) kepada kreditur Pemerintah (Pertamina, BPMIGAS dan PPA) melalui skema Master Restructuring Agreement (“MRA”). Namun, hingga batas waktu 17 Agustus 2012, beberapa condition precedent yang diatur dalam MRA belum dapat dipenuhi, sehingga MRA dinyatakan tidak berlaku. Pembayaran MYB seri VII ini sebelumnya merupakan bagian yang akan dibayarkan oleh Tuban Petro dengan menggunakan skema MRA dimaksud. 

Dengan diterbitkannya Notice of Default ini maka seluruh MYB yang berjumlah Rp 2,83 Triliun menjadi jatuh tempo seketika (due and payable) dan sebagai konsekuensi hukum PPA sebagai pemegang MYB berhak melakukan eksekusi jaminan dan penagihan kepada Honggo Wendratno (“HW”) sebagai pemberi jaminan pribadi.

Adapun jaminan dimaksud utamanya adalah: (1) 80% saham PT Polytama Propindo, (2) 50% saham PT Petro Oxo Nusantara, (3) 59,5% saham TPPI, (4) 30% saham Tuban Petro milik PT Silakencana Tirtalestari, (5) Tagihan Tuban Petro kepada PT Tirtamas Majutama (Zero Coupon Bond), dan (6) 3rd Rank Fixed Asset TPPI.

Setelah penerbitan Notice of Default ini, PPA akan segera melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
•    Berkoordinasi dengan kreditur Pemerintah yaitu Pertamina dan BPMIGAS untuk menyepakati dan mengambil langkah-langkah strategis kedepan.
•    Melaksanakan hak-hak yang dimiliki PPA terkait Notice of Default dalam rangka menjaga nilai jaminan.
•    Melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu termasuk upaya hukum dalam rangka mengoptimalkan tingkat pengembalian Piutang Pemerintah.

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)



Renny O. Rorong
Corporate Secretary