Tugas dan Fungsi

Mencari mitra terbaik untuk pengembangan asset Anda selanjutnya?
Hubungi Kami
Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi PPID PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sebagai berikut :

  1. Memberikan palayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan serta pengumuman informasi publik
  2. Mengkoordinasikan dalam penyimpanan, pendokumentasian dan pengumpulan seluruh informasi publik di lingkungan PPA
  3. Memberikan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan aturan yang berlaku
  4. Memberikan pelayanan Informasi Publik secara lugas, integritas dan berkualitas
  5. Menetapkan prosedur operasional (SOP) dalam penyebaran informasi publik
  6. Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan pelayanan informasi
  7. Melakukan uji konsekuensi
  8. Melakukan pengklasifikasian informasi dan/atau melakukan pemutakhiran secara rutin/berkala
  9. Melakukan review dan perbaikan atas Pedoman Pengendalian Informasi dan Dokumentasi secara berkala dengan persetujuan Direksi
  10. Meminta dukungan Direksi untuk memperoleh akses atas seluruh informasi perusahaan berupa laporan, kajian, panduan, pedoman, data mengenai kinerja, aset, fasilitas dan personalia atau hal lain yang serupa
  11. Melakukan pemutakhiran ketetapan dan standar operasional (SOP) tentang pelayanan informasi publik yang berlaku di lingkungan PPA secara rutin/berkala
  12. Penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat di akses
  13. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik
  14. Memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik dalam penyediaan Informasi Publik
  15. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya
  16. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas
  17. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  18. Melakukan review dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terhadap klasifikasi informasi perusahaan dan sejauh mana informasi tersebut dapat/perlu diungkapkan kepada Publik
  19. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya dan/atau pertahanan dan keamanan perusahaan dan/atau negara
  20. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan atas penyediaan dan pelayanan Informasi Publik diproses berdasarkan prosur penyelesaian keberatan
  21. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
  22. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik sesuai lingkup kewenangannya