PPID

Beranda / PPID / Informasi Publik / Informasi Berkala

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan

Kebijakan

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam hal Kepala BP BUMN bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Kepala BP BUMN.
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri.
Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia, BAB II Syarat Anggota Direksi dan Dewan komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan Anak Perusahaan; BAB IV Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Bagian Kelima Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris meliputi:

Penjaringan oleh Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi yang berasal dari mantan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah atau sumber lain;
Penilaian persyaratan formal dan persyaratan lain oleh Deputi;
Usulan pengangkatan bagi calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
Penetapan melalui Keputusan Menteri BUMN atau RUPS, setelah calon menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap oleh Dewan Komisaris

Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut Prosedur Nominasi Direksi hingga Penetapan:

Manajemen Suksesi (proses pemilihan dari Talent Pool atau sumber lain);
Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri;
Usulan Pengangkatan;
Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai UKK dapat diangkat menjadi Direksi Perusahaan;
Penetapan;
Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Kebijakan

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/ 03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN serta Surat PT Danareksa (Persero) No. S-16/DR/DIR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset. Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2025 belum ada penetapan dari RUPS.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Perusahaan mengalokasikan anggaran untuk rencana kenaikan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Penyesuaian jumlah tersebut mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk skala usaha, tingkat kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi serta kemampuan keuangan Perusahaan, pertumbuhan dan pencapaian kinerja, besarnya target yang telah ditetapkan, serta tingkat penghasilan yang umum berlaku dalam industri sejenis.

Berdasarkan pencapaian kinerja dan KPI tahunan, kemampuan keuangan Perusahaan serta kewajaran besarnya penghasilan pada industri/perusahaan sejenis di market Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS;
Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris mengusulkan besaran penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan dalam RUPS Laporan Tahunan;
RUPS/Menteri menetapkan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Jenis Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

Realisasi Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

PPID

PPID

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Kebijakan

Hubungi KamiPT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Hubungi Kami

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)