PPID

Kebijakan

• Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentia anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
• Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.
  
  

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris
Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, prosedur pengangkatan Dewan Komisaris adalah :

• Penjaringan oleh Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi;
• Penilaian persyaratan formal dan persyaratan lain oleh Deputi;
• Usulan pengangkatan bagi calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
• Penetapan melalui Keputusan Menteri BUMN atau RUPS, setelah calon menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap oleh Dewan Komisaris